 |
| Surat Menteri PANRB |
Berdasarkan
undang - undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017, dan peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 dinyatakan bahwa
setiap instansi pusat dan daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja yang hasilnya ditetapkan dalam dokumen peta
jabatan, yang antara lain berisi kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun, dan
diperinci untuk setiap tahun.
Surat Menteri PANRB Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Khusus untuk Pemerintah Daerah, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. Usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana, dan untuk jabatan fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.
Adapun hal - hal yang lebih jelas agar bisa kita pahami secara lengkap bisa .................................DOWNLOUD DISINI.......................